BOGOR, KORANMANDALA.COM –Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Dr. H. Wihaji turun langsung meninjau kondisi keluarga berisiko stunting (KRS) di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selasa (2/12/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan di sela Rapat Koordinasi Akhir Tahun Pimpinan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN 2025 di Novotel Bogor.
Dalam agenda aksi sosial itu, Wihaji didampingi Wakil Menteri Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi, jajaran pemerintah daerah, serta para ibu PKK. Kegiatan difokuskan pada gotong royong bedah rumah, perbaikan sanitasi, serta pemberian intervensi gizi bagi keluarga yang masuk kategori KRS.
Rombongan meninjau sebuah rumah yang dihuni keluarga dengan tiga anak berusia enam tahun, balita, dan batuta. Kondisi tempat tinggal yang tidak layak, minim air bersih, dan asupan gizi yang kurang menjadi alasan keluarga tersebut masuk dalam kategori berisiko stunting.
“Hari ini kita melihat langsung keluarga risiko stunting. Asupan gizinya kurang, air bersih dan sanitasinya tidak memadai. Karena itu kita pastikan rumahnya dibangun, jambannya dibuat, sanitasinya diperbaiki, dan asupan gizinya dipastikan,” ujar Wihaji.
Ia juga mengajak seluruh pejabat dan peserta rakor untuk ikut merasakan langsung suasana kerja bakti di lapangan.
“Ini tidak hanya perlu diketahui, tetapi perlu dirasakan. Kalau tahu mungkin orang tahu, tetapi kalau rasa itu berbeda,” katanya.
Wihaji mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kerja bakti tersebut. “Ada yang masak, ada yang bantu mengaduk bahan bangunan. Pak wabup dan bu wamen tadi ikut jadi tukang. Terima kasih atas dukungan semuanya,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Wihaji menyebut jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia masih sangat besar, mencapai 8,6 juta keluarga. Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah prioritas karena jumlah penduduknya yang besar.
“Stunting itu program prioritas bapak presiden. Ada program makan bergizi gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kalau daerah belum dapat bantuan, saya cover dulu 6 bulan sampai 1 tahun,” jelasnya.
Ia menargetkan angka stunting nasional turun dari 19,8 persen menjadi 14 persen pada 2029. Di Kabupaten Bogor sendiri, angka stunting saat ini berada di level 18 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
